JAKARTA, SINARNEWS.CO.ID - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menunjukkan surat dari Mendagri Tjahjo Kumolo yang isinya meminta kepala daerah seluruh Indonesia membantu penanganan bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) lewat sisa lebih (silpa) APBD setiap daerah. Menko Polhukam Wiranto tak menentang langkah Tajhjo itu.

Wiranto mengatakan yang dilakukan Tjahjo merupakan solidaritas sebagai berbangsa dan bernegara. Menurutnya, sikap itu sebagai bentuk toleransi.

"Itu kan mendagri bukan begitu (meminta-red). Itu bentuk toleransi dari kita berbangsa bernegara," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Dia menjelaskan sumbangan yang digalang untuk NTB juga dilakukan melalui berbagai pihak. Hal itu merupakan budaya Indonesia.

"Ada sumbangan lewat surat kabar, televisi, itu kan tanpa diminta mereka ikut menyumbang. Itu budaya Indonesia, culture Indonesia yang saling membantu, saling mendukung. Jangan kemudian ditafsirkan lain-lain," katanya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengkritik sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang meminta kepala daerah ikut membantu korban bencana di NTB melalui anggaran dari Silpa.

"Ada yang kirim ke saya dua buah surat dari @Kemendagri_RI meminta agar pemda-pemda membantu #BencanaNTB . Secara teknis takkan mudah sebab itu memakai APBD-P. Surat diteken hari ini tanggal 20 Agustus waktu Jakarta. Kasihan #DapilNTB," cuit Fahri lewat akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, seperti dilihat wartawan, Selasa (21/8).

Ada dua surat yang ditandatangani Tjahjo. Satu surat bernomor 977/6131/SJ ditujukan untuk gubernur seluruh Indonesia dan satu surat lainnya bernomor 977/977/6132/SJ ditujukan untuk bupati dan wali kota. Isi surat sama, yakni meminta gubernur, bupati, dan wali kota memberi bantuan keuangan kepada Pemprov NTB untuk menangani dampak gempa. (detik)