JAKRTA, SINARNEWS.CO.ID - Manuver Jusuf Kalla jadi pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres di Mahkamah Konstitusi menuai pertentangan. Politikus, pengamat hukum, hingga relawan Jokowi menentang dan meminta MK menolak gugatan itu.

Gugatan ini awalnya diajukan oleh Perindo dan kemudian JK mendaftar menjadi pihak terkait. Jika dikabulkan, JK berarti bisa digandeng lagi oleh Jokowi di Pilpres 2019 dan menatap kursi wapres 3 periode.

Koordinator Relawan Golkar Jokowi (Gojo) Rizal Mallarangeng mengatakan gugatan terhadap Pasal 169 huruf N UU Pemilu 2017 sama halnya dengan mengutak-atik konstitusi. Jika dilakukan, kata dia, hal itu akan membuka 'kotak pandora' yang berbahaya.

"Kalau sekarang pembatasan kekuasaan ini kita utak-atik, maka kita membuka 'kotak pandora' yang berbahaya. Hal ini akan menciptakan preseden buruk bagi pemimpin di masa mendatang," sebut Rizal.

Tak hanya dari Gojo, pernyataan tersebut pun menjadi sikap yang disepakati beberapa aliansi. Di antaranya Seknas Jokowi, Projo, Bara JP, Satu Indonesia, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Komunitas APT, Almisbat, dan Pos Raya.

Sindiran juga datang dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurut Fahri, JK lebih baik tidak maju lagi di pilpres mendatang.

"Saya adalah orang yang paling setuju JK tidak maju lagi. Karena dari sisi perspektif saya yang mengamati Islam, JK itu udah nggak bermanfaat lagi bagi perjuangan kelompok Islam dan hanya dipakai-pakai aja gitu. Mendingan nggak usah," kata Fahri dalam acara Ngopibarengfahmi Jilid 24 Surabaya, yang digelar di Hotel Pesona, Surabaya, Sabtu (21/7/2018).

Fahri juga menyarankan JK memberikan kesempatan kepada calon-calon muda untuk menjadi cawapres. "Kasih yang muda dan lebih militan kalau ada," ucapnya.

Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga tidak sependapat dengan manuver JK itu. Menurutnya, jika MK mengabulkan gugatan tersebut, artinya tak ada kesempatan bagi generasi muda.

"Di negara kita dua kali 5 tahun. Saya pikir itu adalah sebuah semangat yang harus kita maknai bersama. Tentu ada yang berpendapat bahwa kalau masih bagus, kalau masih oke, kenapa harus ada perubahan, kenapa tidak dilanjutkan? Memang ada semangat keberlanjutan, tetapi juga harus dimaknai keniscayaan sebuah bangsa adalah terjadinya regenerasi," kata AHY kepada wartawan di Jl Cikupa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).

Di sisi lain, pengacara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) Irmanputra Sidin mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir soal JK yang menjadi pihak terkait dalam gugatan syarat cawapres. Menurutnya, JK jadi pihak terkait bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk membantu proses putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kenapa Pak JK masuk pihak terkait? Bukan untuk kepentingan pribadi. Pak JK itu sering terlibat, bahkan melibatkan diri, untuk proses yang berlangsung di pengadilan," kata Irman dalam konferensi pers di Warung Daun, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (24/7).

"Jadi pada konteks itu nggak ada hubungan antarkekuasaan, isu matinya regenerasi, tidak ada hubungan otoriterisme. Sebab, sistem konstitusi dan konstitusionalisme kita mengawasi pemerintah," sambungnya.(detik)